Informasi Lainnya
The agriculture negotiation topics include reducing trade-distorting domestic support to agriculture; improving access to agricultural markets; export competition — covering measures seen as having comparable effects to export subsidies; food export restrictions and prohibitions; cotton; public food stockholding programmes; a proposed new “special safeguard mechanism” (SSM) allowing developing countries temporarily to raise tariffs in the event of sudden import surges or price falls; and the cross-cutting issue of transparency.
A formula where higher tariffs have steeper cuts than lower tariffs — products with higher tariffs are put in a higher category or tier, which has a steeper cut than lower tiers. Also used for cutting domestic support.
Tim yang ditugaskan melakukan Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional untuk mencapai tujuan yang digariskan oleh Pemerintah Indonesia demi kepentingan nasional.
Tindakan yang diambil pemerintah berupa pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Barang Dumping.
Tindakan yang diambil pemerintah berupa pengenaan Bea Masuk Imbalan terhadap barang impor yang mengandung subsidi.
Tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan Kerugian Serius atau mencegah Ancaman Kerugian Serius yang diderita oleh Industri Dalam Negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor baik secara absolut maupun relatif terhadap Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing.
Tindakan yang diambil untuk mencegah berlanjutnya Kerugian dalam masa penyelidikan berupa pengenaan Bea Masuk Antidumping Sementara atau Bea Masuk Imbalan Sementara.
Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
Multilateral trade negotiations launched at Punta del Este, Uruguay, in September 1986 and concluded in Geneva in December 1993. Signed by ministers in Marrakesh, Morocco, in April 1994.
Usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.