Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Perdagangan kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan memperoleh nilai 100 dan predikat AA (Istimewa) dalam Penilaian Kinerja Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Tahun 2025.
Capaian tersebut menunjukkan komitmen JDIH Kementerian Perdagangan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum serta memberikan layanan informasi hukum yang mudah diakses, akurat, dan berkualitas kepada masyarakat.
Hasil penilaian Tahun 2025 juga menunjukkan adanya peningkatan sebesar 15 poin dibandingkan dengan hasil Penilaian Kinerja Anggota JDIHN Tahun 2024. Peningkatan tersebut menjadi salah satu indikator atas upaya berkelanjutan JDIH Kementerian Perdagangan dalam memperkuat tata kelola dan kualitas layanan informasi hukum.
Predikat AA (Istimewa) merupakan capaian tertinggi dalam penilaian kinerja Anggota JDIHN. Perolehan nilai maksimal tersebut mencerminkan terpenuhinya aspek-aspek penilaian kinerja JDIH secara optimal.
Capaian ini sekaligus menjadi motivasi bagi JDIH Kementerian Perdagangan untuk terus melakukan pengembangan dan inovasi dalam pengelolaan JDIH. Ke depan, JDIH Kementerian Perdagangan berkomitmen untuk terus menghadirkan informasi hukum yang akurat, mutakhir, berkualitas, dan mudah diakses sebagai bagian dari peningkatan transparansi serta pelayanan informasi hukum kepada masyarakat.
Dengan diraihnya nilai 100 dan predikat AA (Istimewa), JDIH Kementerian Perdagangan diharapkan dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas kinerja serta memberikan kontribusi dalam mendukung pengelolaan JDIH Nasional yang semakin efektif dan berkualitas.
KILAS KEGIATAN | Pengembangan dan Kerja Sama Pengelolaan JDIH
Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Tim Pengelolaan JDIH Biro Hukum Kementerian Perdagangan melaksanakan kegiatan Pengembangan dan Kerja Sama Pengelolaan JDIH ke JDIH Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas pada Kamis, 21 Mei 2026.
Kegiatan ini menjadi wadah untuk berbagi pengalaman, praktik baik (best practices), serta berdiskusi mengenai strategi pengelolaan JDIH yang efektif, mulai dari tata kelola kelembagaan, pengelolaan dokumentasi hukum, hingga pengembangan layanan informasi hukum yang lebih mudah diakses oleh masyarakat.
Melalui sinergi dan kolaborasi antaranggota JDIHN, diharapkan pengelolaan JDIH semakin optimal sehingga mampu mendukung terwujudnya pelayanan informasi hukum yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.
KILAS KEGIATAN | Pengembangan dan Kerja Sama Pengelolaan JDIH
Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Tim Pengelolaan JDIH Biro Hukum Kementerian Perdagangan melaksanakan kegiatan Pengembangan dan Kerja Sama Pengelolaan JDIH ke JDIH Kementerian Kesehatan pada Rabu, 17 Juni 2026.
Kegiatan ini menjadi wadah untuk berbagi pengalaman, praktik baik (best practices), serta berdiskusi mengenai strategi pengelolaan JDIH yang efektif, mulai dari tata kelola kelembagaan, pengelolaan dokumentasi hukum, hingga pengembangan layanan informasi hukum yang lebih mudah diakses oleh masyarakat.
Melalui sinergi dan kolaborasi antaranggota JDIHN, diharapkan pengelolaan JDIH semakin optimal sehingga mampu mendukung terwujudnya pelayanan informasi hukum yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.
JDIH Kementerian Perdagangan memenuhi undangan JDIH Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk melakukan diskusi terkait penyusunan kebijakan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum LPS yang dilaksanakan pada hari jumat, 13 Februari 2026, bertempat di Ruang Excellence 4, Gedung Pasific Century Place. Diskusi ini bertujuan untuk :
Memperoleh masukan substantif atas pokok-pokok pengaturan kebijakan JDIH LPS.
Mendapatkan masukkan dan pandangan untuk dapat menyesuaikan standar JDIH LPS dengan standar JDIH Nasional (JDIHN) dan praktik pengaturan di instansi lain.
Mengidentifikasi kebutuhan organisasi, proses bisnis, teknologi informasi (TI), monitoring dan evaluasi, serta pelaporan untuk pengelolaan JDIH LPSJDIH
Kamis, 23 Oktober 2025 Biro Hukum Kementerian Perdagangan melakukan kunjungan kerja ke Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Kunjungan dilakukan dalam rangka pengembangan informasi hukum yang lengkap, akurat dan up to date untuk mengingkatkan kerja sama dan berbagi pengalaman dalam pengelolaan JDIH.
Implementasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri dalam Undang-Undang Perdagangan terhadap Pengembangan Ekspor Nasional dan Perkembangan Perjanjian Perdagangan Internasional
Biro Hukum Kementerian Perdagangan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri dalam Undang-Undang Perdagangan terhadap Pengembangan Ekspor Nasional dan Perkembangan Perjanjian Perdagangan Internasional yang pada tanggal 22 Desember 2025. Dengan pembicara Hadi Rachmat Purnama, S.H.,LL.M (Ketua Lembaga Pengkajian Hukum Internasional (LPHI), Peneliti Senior Legal Center For International Trade and Investment (LCITI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia)
Implementasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri dalam Undang-Undang Perdagangan terhadap Pengembangan Ekspor Nasional dan Perkembangan Perjanjian Perdagangan Internasional