Koordinasi Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kementerian Perdagangan dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada tanggal 22 September 2025
Dalam rangka peningkatan kualitas Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tim JDIH Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) . JDIH Kementerian Perdagangan menerima kunjungan Tim JDIH Infra pada tanggal 11 Maret 2025.
Dalam pertemuan kali ini Pengelola JDIH Kemendag dan Pengelola JDIH Infra saling belajar dan berbagai informasi mengenai pengelolaan JDIH dan untuk meningkatkan kualitas Layanan JDIH dan menghasilkan output positif dalam mewujudkan JDIH yang terpadu, cepat dan akuntabel sehingga mempermudah pengguna Website JDIH mengakses dokumen dan Informasi hukum.
Jakarta, 9 Januari 2025
Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan menghadiri rapat koordinasi persiapan peralihan tugas pengaturan dan pengawasan derivatif pasar uang dan pasar valuta asing serta aset kripto dari Bappebti ke BI dan OJK pada hari Kamis, 9 Januari 2025 yang dipimpin oleh Plt. Kepala Bappebti dan dihadiri jajaran pimpinan tinggi pratama di Bappebti, serta jajaran pimpinan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
Jakarta, 24 Desember 2024
Biro Hukum Kementerian Perdagangan menyelenggarakan rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Barang dan Persyaratan Barang yang dapat Disimpan dalam Sistem Resi Gudang melalui aplikasi zoom meeting pada hari Selasa, 24 Desember 2024. Hadir dalam Rapat Harmonisasi tersebut Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan, Wakil dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi; Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian; Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan; Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional; dan Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara.
Jakarta, 23 Desember 2024
Biro Hukum Kementerian Perdagangan menghadiri Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan pada hari Senin, 23 Desember 2024 bersama Tim Harmonisasi Kementerian Hukum. Hadir dalam rapat harmonisasi tersebut Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan dan Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan beserta staf.
Jakarta, 12 Desember 2024
Biro Hukum Kementerian Perdagangan menyelenggarakan rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2019 tentang Ketentuan Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Perdagangan pada hari Kamis, 12 Desember 2024 bersama tim harmonisasi Kementerian Hukum yang dipimpin oleh Direktur II Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan dihadiri oleh Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia dan tim.
Jakarta, 10 Desember 2024
Biro Hukum Kementerian Perdagangan menghadiri rapat pembahasan finalisasi RPermendag tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan pada hari selasa, 10 Desember 2024 yang diselenggarakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan menyelenggarakan dan dihadiri oleh Kepala Biro Hukum, perwakilan dari Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik serta Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik.
Bandung, 6 Desember 2024
Biro Hukum Kementerian Perdagangan menghadiri Rapat Harmonisasi atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal pada hari kamis-jumat, 5-6 Desember 2024 bersama tim harmonisasi Kementerian Hukum yang dipimpin oleh Direktur III Ditjen PP dihadiri oleh Kepala Biro Hukum, Direktur Metrologi, perwakilan Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Direktorat Metrologi, dan perwakilan dari BSML, Badan Standardisasi Nasional, BRIN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian PU secara daring.