JDIH Kemendag, pada Rabu, 18 Desember 2025, Biro Hukum Kementerian Perdagangan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “RUU Persaingan Usaha dan Dampaknya terhadap Dunia Usaha serta Sektor Perdagangan: Analisis dan Rekomendasi” yang dibuka oleh Kepala Biro Hukum dan dihadiri oleh perwakilan unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan, serta menghadirkan narasumber utama Prof. Dr. Ine Minara S. Ruky, Guru Besar Ekonomi Industri dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
FGD ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengindetifikasi permasalahan sekaligus menghimpun masukan substantif terkait Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (RUU Persaingan Usaha) yang telah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026. FGD ini membahas urgensi pembaruan pengaturan persaingan usaha agar dapat mengakomondasi perkembangan dan kebutuhan masyarakat agar lebih relevan dengan dinamika ekonomi digital, globalisasi, dan tantangan regulasi platform digital.
Biro Hukum Kementerian Perdagangan melakukan Rapat Evaluasi dan Koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Perdagangan Hari Rabu 17 Desember 2025 untuk membahas koordinasi dengan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Perdagangan dan melakukan Evaluasi pengelolaan JDIH Kementerian Perdagangan
Selasa 16 Desember 2025 Biro Hukum, Kementerian Perdagangan mengadakan Rapat Koordinasi Program Penyusunan Peratuan Menteri Perdagangan Tahun 2026, dalam rangka evaluasi program penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan tahun 2025 dan penyiapan program penyusunan Peraturan Menteri perdagangan tahun 2026 yang di hadiri Unit Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Perdagangan. Dengan Narasumber Martriyana Elsa Yonnyta, S.H, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Direktorat Perencanaan Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dengan pembahasan tema “Perencanaan dan Analisa Dampak dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” dan Woro Wijayanti, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Direktorat Harmonisasi Perundang-undangan III, Kementerian Hukum dengan pembahasan tema “Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri”
Biro Hukum Kementerian Perdagangan menyelenggarakan Seminar “Solusi Masalah Hukum (SIMASKUM): Implementasi KUHP Baru dan Dampaknya Bagi Sektor Perdagangan” pada tanggal 25 November 2025 di Hotel Sari Pasific, Jakarta dengan menghadirkan Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. yang merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia sebagai Pembicara dalam seminar. Seminar dibuka dengan Keynote Speech dari Kepala Biro Hukum Rifah Ariny yang menyampaikan Dalam masa transisi menjelang diberlakukannya KUHP baru seperti telah disampaikan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Perdagagan sebagai bagian dari pemerintah sekaligus elemen masyarakat perlu memahami KUHP baru, khususnya terkait tindak pidana yang kerap bersinggungan dengan pelaksanaan tugasnya sebagai ASN, sehingga para ASN dalam bekerja mengutamakan prinsip kehati-hatian sehingga tidak terjebak dalam suatu Tindakan Pidana yang diatur dalam KUHP baru.
Biro Hukum kementerian Perdagangan mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis jabatan Fungsional Bidang Hukum dengan narasumber Erna Priliasari, SH., MH, Analis Hukum Ahli Madya ; Sri Indah Haura Nisa, S.H. Analis Hukum Ahli Pertama ; Wulan Pri Handini,S.H., M.H, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda ; Dan Sudiono, S.H, Pustaakawan Muda Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum pada tanggal 24 November 2025 bertempat di Hotel Borobudur-Jakarta - dengan Materi :
Penataan Regulasi melalui JDIH
Penyusunan Abstraksi sebagai Informasi Hukum
Analisa Dampak dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Rangka Harmonisasi Kebijakan
Biro Hukum kementerian Perdagangan mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis jabatan Fungsional Bidang Hukum dengan Materi :
Penataan Regulasi melalui JDIH
*Penyusunan Abstraksi sebagai Informasi Hukum
Analisa Dampak dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Rangka Harmonisasi Kebijakan
dengan Narasumber : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum pada tanggal 24 November 2025 bertempat di Hotel Borobudur-Jakarta
28 Oktober 2025 Biro Hukum Kementerian Perdagangan melakukan kunjungan kerja ke Biro Hukum Setda Provinsi Bali, dan di terima oleh Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Kab/Kota, Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Naskah Hukum Lainnya beserta staf, Kunjungan tersebut dipimpin oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan.
Kunjungan ini bertujuan untuk mengembangkan informasi hukum yang lengkap, akurat, dan terkini, serta untuk meningkatkan kerja sama dan berbagi pengalaman dalam pengelolaan JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum). Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan melakukan sesi sharing knowledge mengenai pengelolaan JDIH Kementerian Perdagangan.
Panduan resmi penggunaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Perdagangan kini telah TERBIT!
Sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan keterbukaan dan kemudahan akses informasi hukum, panduan ini hadir untuk membantu masyarakat, akademisi, dan aparatur pemerintah dalam memanfaatkan fitur-fitur JDIH Kementerian Perdagangan secara maksimal.
? Unduh sekarang panduannya di https://kemend.ag/PanduanJDIHKemendag