Koleksi Berita Foto di Kementerian Perdagangan

Kegiatan Peningkatan Pemahaman Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perdagangan di Provinsi Jawa T

Kegiatan Peningkatan Pemahaman Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perdagangan di Provinsi Jawa Tengah Tanggal 22 Mei 2017

Peningkatan Pemahaman Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perdagangan di Kabupaten Sidoarjo

Peningkatan Pemahaman Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perdagangan Kerjasama Biro Hukum Kementerian Perdagangan Dengan Dinas Koperasi, UMK, Perindustrian Dan Perdagangan Dan Energi Sumber Daya Kabupaten Sidoarjo 

Rapat Pembahasan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Kegiatan Rapat Pembahasan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengawasan Kegiatan Perdagangan) diselenggarakan oleh Biro Hukum Kementerian Perdagangan, bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.

Kepala Biro Hukum Sebagai Panelis dalam Seminar Masa Depan Indikasi Geografis di Indonesia

Kepala Biro Hukum Sebagai Salah Satu Panelis dalam Seminar "Masa Depan Indikasi Geografis di Indonesia".Hotel Luwansa. Jakarta, 29 Agustus 2016

Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi RPP TPMSE

Rapat Panja DPR RI Mengenai RUU Tentang Larangan Minuman Beralkohol

Pembahasan RPP Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas

Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal bersama Kepala Biro Hukum Bappebti dan Tim Biro Hukum Bappebti membahas RPP Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas di Ruang Rapat Biro Hukum Sekretariat Jenderal.

Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Kampanye Pencitraan Indonesia

Staf Ahli Bidang Perdagangan Jasa, Arlinda didampingi Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Ari Satria, Direktur Pengembangan Promosi Dan Citra Merry Maryati, Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan Lasminingsih, memimpin rapat antar kementerian pembahasan rancangan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Kampanye Pencitraan Indonesia bertempat di Kementerian Perdagangan (30/3). Rancangan Peraturan Presiden ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Adapun materi muatan dari rancangan Peraturan Presiden ini antara lain kampanye pencitraan Indonesia untuk bidang perdagangan, pariwisata, dan penanaman modal, bentuk dari kampanye pencitraan, pembentukan tim kerja di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.