NO.	KEWENANGAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	NILAI	KETERANGAN
1.	Pemberian Izin Usaha Industri (IUI)	Penerbitan I U I	Waktu proses	14 hari kerja	Sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar (untuk yang tanpa persetujuan prinsip) Pemeriksaan ke lokasi perusahaan Sejak dikeluarkannya Berita Acara Pemeriksaan (untuk yang melalui persetujuan prinsip) IUI diberikan bagi jenis industri yang nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2.	Pemberian Tanda Pendaftaran Tipe (TPT) Kendaraan Ber- motor untuk keperluan Impor dan kendaraan bukan baru.	Penerbitan TPT Kendaraan Bermotor	Waktu proses	5 hari kerja	Sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar serta wajib membentuk jaringan on line. SK. Menperindag No. 276/1999 SK. Ditjen ILMEA No. 027/SK-DJILMEA/XII/1999 Dilimpahkan kepada Kanwil Depperindag yang telah : Menyediakan fasilitas Internet yang dapat berhubungan dengan situs (Website) di Ditjen ILMEA Tenaga yang ditunjuk dan memahami teknik kendaraan bermotor. Tenaga yang ditunjuk dan mampu dalam pengeoperasian komputer.
3.	Pemberian Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan Manual) dan Kartu Jaminan / Garansi dalam Bahasa Indonesia bagi Produksi Elektronika	Penerbitan Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan / Garansi dalam Bahasa Indonesia bagi Produksi Elekronika	Waktu proses	5 hari kerja	Sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar
4.	Pemberian Tanda Daftar In- dustri (TDI)	- Penerbitan TDI	- Waktu proses	- Maksimal 14 setelah dokumen lengkap dan benar - Tanpa biaya - Selama beroperasi	- Dasar Hukum dan Acuan penerbitan TDI adalah SK Menperindag Nomor: 589/MPP/Kep/10/1999, 590/MPP/ 10/1999 Jo. No. 233/MPP/Kep/6 /2000
		- Pengawasan	- Domisili - Bidang Usaha - Frekwensi - Lingkungan	- Kesesuaian - Kesesuaian - 2 x1 tahun - Kadar Pencemaran	- Mengisi Form Pdf I - IK dan Pdf III - IK
		- Monitoring dan Evaluasi	- Kapasitas Produksi - Tenaga kerja - Standardisasi - Teknologi dan Desain	1 x 1 tahun	- Kerjasama Pusat dan Daerah
		- Pelaporan	Laporan produksi dan ekspor	1 x 1 tahun	Daerah melaporkan kepada Ditjen IKDK
5.	Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP )	- Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP )	Waktu proses	mak 5 hari	Setelah persyaratan lengkap dan benar
		- Penundaan Penerbitan SIUP	Waktu proses	mak 5 hari	Apabila pengisian SP-SIUP dan dokumen kelengkapannya belum lengkap dan benar
		- Penolakan Penerbitan SIUP	Waktu proses	mak 5 hari	Apabila pemohon tidak melakukan perbaikan dan melengkapi persyaratan.
		- Pencatatan SIUP Kantor Cabang	Waktu proses	maks 5 hari	Sejak diterima laporan dan dokumen yang lengkap dan benar
		- Pencatatan SIUP Kantor Perwakilan	Waktu proses	maks 5 hari	Sejak diterimanya laporan dan dokumen yang lengkap dan benar
		- Pencatatan laporan kegiatan usaha pemegang SIUP : * SIUP Kecil * SIUP Menengah dan Besar	- Waktu pencatatan - Waktu pencatatan	1 kali/tahun 2 kali/tahun	Tiap tanggal 31 Januari Tiap tanggal 31 Januari dan Juli
		- Pemberian sanksi : * Peringatan tertulis * Pembekuan SIUP	Frekuensi Jangka waktu   Jangka waktu	3 kali 6 bulan   Sampai ada putusan per adilan yang berkuatan tetap	Tenggang waktu 1 bulan Apabila tidak mengindahkan peringatan tertulis Apabila sedang diperiksa disidang pengadilan
		* Pencabutan SIUP dengan nenerbitkan SK	frekuensi	1 kali	Apabila perusahaan tidak melakukan perbaikan setelah diberikan peringatan tertulis dan melewati batas waktu pembekuan.
6.	Pemberian Tanda Daftar Organisasi Usaha Niaga / Assosiasi DPD Kab / Kota	Penerbitan Tanda Daftar Organisasi Usaha Niaga / Assosiasi DPD Kab/Kota.	Waktu proses	mak 5 hari	Setelah persyaratan lengkap dan benar
7.	Pemberian Izin Usaha Sewa Beli ( Hire-Purchase )	Penerbitan Izin Usaha Sewa Beli ( Hire-Purchase ).	Waktu proses	mak 5 hari	Setelah persyaratan lengkap dan benar
8.	Pemberian Tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal.	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal	Waktu proses	mak 5 hari	Setelah persyaratan lengkap dan benar
9.	Pemberian Tanda Daftar Keagenan Produksi Dalam Negeri	Penerbitan Tanda Daftar Ke- agenan Produksi Dalam Negeri	Waktu proses	mak 3 hari	Setelah persyaratan lengkap dan benar
10.	Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB)	Penerbitan SIUP - MB untuk pengecer/penjual langsung/hotel berbintang	Waktu proses	mak 5 hari	Setelah persyaratan lengkap & benar
11.	Pemberian Tanda Daftar Gudang (TDG) dengan luas < 2500 M2	- Penerbitan TDG	Waktu proses	mak 7 hari	Setelah daftar isian permohonan dan persyaratan lengkap & benar
		- Penolakan	Waktu proses	mak 7 hari	Apabila daftar isian dan persyaratan tidak lengkap dan tidak benar
12.	Pemberian Tanda Daftar LPKSM	Penerbitan Tanda Daftar LPKSM	Waktu proses	mak 2 hari	Setelah persyaratan lengkap & benar
13.	Rekomendasi Izin Usaha Pasar Modern	Penerbitan / penolakan	Waktu proses	mak 5 hari	Setelah persyaratan lengkap & benar
14.	Pemantauan distribusi bahan kebutuhan pokok	- Penyusunan prognosa kebutuh an bahan pokok - Pemantauan pengadaan penyaluran, stok kebutuhan pokok - Koordinasi pemecahan masalah distorsi distribusi bahan pokok	- Buku prognosa - Laporan pemantauan bahan kebutuhan pokok - Rapat koordinasi	1 kali/tahun 1 kali/tahun   1 kali/minggu	Dapat dipercepat sesuai kebutuhan
15.	Memberikan Pengakuan Eks- portir Terdaftar Kayu Cenda- na (ETKC)	- Penerbitan pengakuan ETKC	Waktu proses	5 hari kerja tanpa biaya	Persyaratan Mengajukan permohonan dengan melampirkan : - SIUP/TDUP atau Surat Izin Usaha dari Dep. Teknis/Lembaga Non Dep. Berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku TDP NPWP Akte pendirian perusahaan Rekomendasi Bupati asal kayu cendana
16.	a. Rekomendasi dan penetap- an pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan luar negeri.	1. Penelitian Persyaratan - Umum			Persyaratan Umum Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah Kepentingan pengembangan angkutan laut. Pengembangan kepentingan ekonomi nasional
		- Administrasi			Persyaratan Administrasi Status pelabuhan adalah pelabuhan umum atau pelabuhan khusus. Rekomendasi dari Menperindag sesuai masukan dari Kakanwil Depperindag setempat. Rekomendasi dari Menkeu sesuai usulan Kakanwil Bea dan Cukai setempat Rekomendasi Gubernur KDH Tk.I setempat. Rekomendasi Kepala Kantor Pelabuhan setempat
		2. Pemberian rekomendasi	Waktu proses	15 hari kerja
	b. Mendorong usaha pening- katan ekspor daerah.	Bimbingan dan penyuluhan	Frekwensi pelaksanaan	Minimal 1 kali sebulan
17.	Kerjasama Ekonomi Sub Re- gional	- Pengembangan KESR	Waktu proses	6 bulan	- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di daerah dalam mencari po- tensi masing-masing daerah yang akan dikerjasamakan - Pemerintah pusat menjadi koordinator dan fasilisator kebijakan pengemba- ngan KESR secara nasional karena anggota KESR merupakan pengga- bungan dari beberapa daerah.
		- Pelaksanaan Perjanjian Perdagangan Lintas Batas	Nilai transaksidagang (Rp/bln) Jumlah komoditi Jumlah trade point Jumlah dan kapasitas sarana dan prasarana	Ditetapkan keputusan dari masing-masing da- erah	Menyiapkan sarana dan prasarana untuk menunjang border trade. Pemerintah pusat menyusun bentuk perjanjian perdagangan lintas batas dengan memperhatikan usulan dari setiap daerah perjanjian tersebut antara lain berisi : - Nilai transaksi - Jenis komoditi
		- Penyelesaian sengketa	Jumlah penyelesaian 100% jumlah sengketa	Tergantung jenis kasus nya.	- Penyelesaian sengketa yang bersifat lokal - Penyelesaian sengketa yang bersifat nasional merupakan kewenangan Pemerintah Pusat
18.	Pengarahan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang berifat self assesment dari dunia usaha sebagai persyaratan Izin Usaha Tetap	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Tetap	Waktu proses	14 hari tanpa biaya	Didalam memberikan pengarahan mengacu kepada : Edaran Pelaksanaan Dokumen UKL danUPL Nomor 287/BPPIP-SWDLH/VI/2000 dengan ketentuan: untuk infestasi diatas 1 milyar rupiah baik fasilitas maupun non fasilitas diarahkan oleh Kanwil Depperindag setempat. untuk infestasi dibawah 1 milyar rupiah baik fasilitas maupun non fasilitas diarahkan oleh Kantor Depperindag Kabupaten / Kodya setempat. Surat Edaran Pelaksanaan Penilaian Dokumen ANDAL (ANDAL, RKL/RPL dan UKL/UPL dan DPL) Nomor 428 / BPPIP- SDWLH /IX/00 tanggal 4 September 2000 yang mencakup Materi Teknis Pengarahan.
19.	Industri Pestisida	Penerbitan Izin Usaha Industri	Waktu proses	14 hari	- Untuk industri yang akan berdiri di- perlukan rekomendasi dari Komisi Pestisida. - Peredaran dan pengawasan oleh Komisi Pestisida - Industri Pestisida diperlukan Nomor pendaftaran pestisida yang tercan- tum pada SK. Menteri Pertanian mengenai pendaftaran dan pemberian izin bahan aktif pestisida atau izin sementara formulasi pestisida.
20.	Industri Pupuk	Penerbitan Izin Usaha Industri	Waktu proses	14 hari tanpa biaya	- Izin industri yang akan berdiri perlu rekomendasi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Dep. Pertanian serta peredaran dan pengawasannya - Industri pupuk diperlukan : Surat keterangan uji laboratorium yang diakreditasi Surat keterangn uji lapangan dan Nomor pendaftaran dari Dep. Pertanian
21.	Industri Bahan Peledak	Pemberian izin	- Waktu proses	- Maks 14 hari setelah dokumen lengkap dan benar - Tanpa biaya - Selama beroperasi	- yang mendapat izin adalah Badan Usaha/industri yang mendapat rekomen dasi dari Dep. Pertahanan - Untuk penyimpanan dan distribusi dilakukan oleh perusahaan yang ditun- juk oleh pemerintah cq. Dep. Pertahan an - Tembusan izin ke Ditjen IKAH
22.	Industri Percetakan Uang	Penerbitan izin	- Waktu proses - Biaya - Masa berlaku	- Maks 14 hari setelah dokumen lengkap dan benar - Tanpa Biaya - Selama beroperasi	- Wajib mendapat izin dari Botasupal dan persetujuan Bank Indonesia - Rekomendasi Ditjen IKAH
23.	Industri Percetakan khusus (perangko, Meterai, Surat Berharga, Bank Indonesia, Paspor)	Penerbitan izin	- Waktu proses   - Biaya - Masa berlaku	- Mak 14 hari setelah dokumen lengkap dan benar - Tanpa biaya - Selama beroperasi	- Wajib mendapat izin operasional dari Botasupal - Bakin - Rekomendasi Ditjen IKAH
24.	Industri Crumb Rubber	Penerbitan Izin	- Waktu proses - Biaya - Masa berlaku	- Mak 14 hari setelah dokumen lengkap dan benar - Tanpa biaya - Selama beroperasi	- Perlu rekomendasi Jamiman bahan baku karet (Bokar) Ditjen Perkebu- nan - Tembusan izin ke Ditjen IKAH
25.	Industri Pengelolaan Kayu	Penerbitan Izin Usaha Industri	- Waktu proses - Biaya - Masa berlaku	14 hari setelah dokumen lengkap dan benar - Tanpa biaya - Selama beroperasi	Untuk kayu lapis, penggergajian kayu, pengelohan kayu hilir diperlukan surat jenis bahan baku dari Dep. Kehutanan /Dinas Kehutanan.
26.	Industri Minuman Beralkohol	Penerbitan Izin Usaha Industri	- Waktu proses - Biaya - Masa berlaku	- 14 hari setelah doku- men lengkap dan benar - Tanpa biaya - Selama beroperasi	- Pada Daftar Negatif Investasi ( DNI ) tertutup bagi PMA dan PMDN. Penerbitan Izin diperlukan hanya untuk industri yang pindah lokasi atau pindah kepemilikan . Diperlukan rekomendasi dari DJIKAH yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
27.	Pemberian Surat Tanda Pengenal Perusahaan STPPET (Produsen)	Penerbitan izin Usaha Industri	- Waktu proses - Biaya - Masa berlaku	- Mak 5 hari setelah dokumen lengkap dan benar - Tanpa Biaya - Selama beroperasi	Pemberian STPPET harus ada clear- ence terlebih dahulu dari Perpajakan, Perbankan, Bapeksta, Ditjen Bea dan Cukai.
28.	Pemberian Sertifikat Produk SNI yang tidak terkait dengan kesehatan, keamanan, kesela- matan umum, lingkungan dan norma	Penerbitan Sertifikat Produk SNI yang tidak terkait dengan kesehatan, keamanan, kesela- matan umum, lingkungan dan norma	Waktu proses	14 hari	Setelah persyaratan lengkap dan benar