Tugas Pokok

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penelaahan,perancangan,perumusan,harmonisasi, dan diseminasi peraturan perundang-undangan bidang perdagangan dan non teknis bidang perdagangan, memberikan pelayanan dan bantuan hukum, serta mengelola dokumentasi dan informasi hukum.

Fungsi Biro Hukum :

1. Penyiapan koordinasi, analisis, penelaahan hukum, perancangan dan perumusan, harmonisasi, evaluasi, dan diseminasi, peraturan perundang-undangan serta perjanjian di bidang perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga,serta perdagangan berjangka komoditi;
2. Penyiapan koordinasi, analisis, penelahaan hukum, perancangan,harmonisasi,evaluasi, dan diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan luar negeri dan pengembangan ekspor, perundingan perdagangan internasional dan pengamanan perdagangan;
3. Pemberian pelayanan, pertimbangan dan bantuan hukum dalam bentuk litigasi penanganan sengketa  di peradilan umum, tata usaha negara, dan sengketa  peraturan perundang-undangan serta konsultasi dan pelayanan hukum dalam bentuk non letigasi;
4. Penyiapan koordinasi,analisis,penelaahan hukum,perancangan,dan perumusan peraturan perundang-undangan di bidang non teknis perdagangan,dokumentasi dan informasi hukum; dan
5. Pelaksanaan ketatausahaan Biro.

Biro Hukum terdiri dari :

1. Bagian Peraturan Perundang-undangan Perdagangan Dalam Negeri;
2. Bagian Peraturan Perundang-undangan Perdagangan Luar Negeri;
3. Bagian Bantuan Hukum; dan
4. Bagian Peraturan Perundang-undangan Non Teknis Perdagangan dan Dokumentasi Hukum.

Bagian Peraturan Perundang-undangan Perdagangan Dalam Negeri terdiri atas :

1. Subbagian Peraturan Perdagangan Dalam Negeri I;
2. Subbagian Peraturan Perdagangan Dalam Negeri II; dan
3. Subbagian Peraturan Perdagangan Dalam Negeri III.

Bagian Peraturan Perundang-undangan Perdagangan Luar Negeri terdiri atas :

1. Subbagian Peraturan Bidang Ekspor;
2. Subbagian Peraturan Bidang Impor; dan
3. Subbagian Peraturan Bidang Perundingan Perdangan Internasional dan Pengembangan Perdagangan

Bagian Bantuan Hukum terdiri atas:

1. Subbagian Litigasi I;
2. Subbagian Litigasi II; dan
3. Subbagian Non Litigasi

Bagian Peraturan Perundang-undangan Non Teknis Perdagangan dan Dokumentasi Hukum terdiri atas :

1. Subbagian Perundang-undangan Non Teknis Perdagangan ;
2. Subbagian Dokumentasi dan Informasi hukum; dan
3. Subbagian Tata Usaha.