Buku Terbaru

• Repositioning Asia From Bubble To Sustainable Economy
• ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA DAN BERBAGAI PERMASALAHANNYA
• HUKUM ANTAR TATA HUKUM
• EKONOMI ENERGI Teori dan Praktik
• Demoktratisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam
• Mahir Menulis Legal Memorandum
• Efektivitas Pembentukan Komisi Informasi Di Daerah Berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Hukum
• ASPEK HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK Perikatan, Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa
• Kedudukan Yayasan Di Indonesia
• Kompendium Hukum Bidang Pers Dan Media
• Produk Pornografi Untuk Tujuan Dan Kepentingan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan
• Perlindungan Konsumen Dalam Transasksi Elektronik
• Analisis Dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Partisipasi Publik Dalam Proses Pengembalian Kebijakan Publik
• Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional
• KATA PENGANTAR PROF. Dr. H.R.Sri. Soemantri Martosoewignjo,S.H DASAR-DASAR POLITIK HUKUM
• Pokok-Pokok Sosiologi Hukum
• Cyberspace Problematika&Antisipasi Pengaturannya
• Kekuasaan Pengadilan Tinggi Dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Dalam Tingkat Banding
• HUKUM PERIZINAN Dalam Sektor Pelayanan Publik
• Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
• Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi
• PERKEMBANGAN & KONSOLIDASI LEMBAGA NEGARA PASCA REFORMASI
• KONSTITUSI&KONSTITUSIONALISME INDONESIA
• Terminologi Hukum (Inggris - Indonesia)
• KAMUS HUKUM
• Law Dictionary (Second Edition)
• Kamus Lengkap Bahasa Indonesia
• Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Terbaru)
• Kamus Lengkap Ekonomi Edisi Kedua
• himpunan ketentuan peraturan menteri perdagangan
• Himpunan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan Tahun 2008
• Perihal Undang-Undang
• Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi
• Hukum Asuransi Maritim. Protection & Indemnity (P&I) Insurance
• Kompendium Hukum; Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
• Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah
• Panitera Pengadilan. Tugas, Fungsi & Tanggung Jawab
• Pedoman Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
• Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua
• Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara
• Pemberantasan Korupsi; Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Edisi Revisi: 2007
• Memberantas Korupsi Bersama KPK( Komisi Pemberantasan Korupsi)
• Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Hukum Kebendaan
• Pokok-Pokok Sosiologi Hukum
• Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia
• Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara
• Hukum Diplomatik, Dalam Kerangka Studi Analisis
• Permintaan Hubungan Dagang (Inquiry)
• Ilmu Perundang-undangan (2) Proses dan Teknik Pembentukannya
• Ilmu Perundang-undangan (1) Jenis, Fungsi dan Materi Muatan
• Judicial Review: Perda Pajak dan Retribusi Daerah
• Direktori Organisasi Internasional Non-Pemerintah di Indonesia Tahun 2013
• Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi; Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah K
• Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
• Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Sorotan
• Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang
• Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Introduction to The Indonesian Administrative Law
• Judicial Review di Mahkamah Agung. Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan
• Antologi Tulisan Ilmu Hukum: Jilid 7
• Penelitian Hukum
• Metodologi Penelitian Hukum
• Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pertambangan Mineral dan Batubara
• Politik Kelautan
• Transportasi di Perairan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008
• Hukum Pengangkutan Niaga
• Transportasi Bahan dan/atau Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara Berdasarkan UURI No. 1 Tahun 2009
• Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya
• Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia
• Hukum Lingkungan
• Perundangan tentang Lingkungan Hidup
• Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah; Dalam Konteks UUPA – UUPR - UUPLH
• Hukum Rumah Susun & Apartemen
• Hukum Bangunan Gedung di Indonesia
• Sertifikat Hak Atas Tanah
• Green constitution; Nuansa Hijau Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan
• Hukum Tata Lingkungan. Edisi VII – Cetakan kedua puluh
• Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar
• Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia
• Instrumen Hukum Campuran [ gemeenschapelijkrecht] Dalam Konsolidasi Tanah
• Peraturan Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
• Penemuan Hukum
• Filsafat Hukum
• Praktek-Praktek Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia Buku Kedua
• Hukum Ekonomi Syariah
• Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Edisi Revisi
• Pornografi & Pornoaksi, Ditinjau Dari Hukum Islam: Edisi Revisi
• Quo Vadis; Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
• Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi
• 255 Asas dan Prinsip Hukum Serta Penyelenggaraan Negara. Edisi Ketiga 2010
• Penyelesaian Kerugian Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi Publik: Permasalahan dan Penyelesai
• Sanksi Dagang Unilateral di Bawah Sistem Hukum WTO
• Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
• Pilihan Peraturan di Bidang Pertanahan 2008
• Peraturan Tindak Lanjut Perpajakan Januari ’08-Juni ‘08
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indus
• Undang-undang Kepolisian, Pertahanan Negara dan Tindak Pidana Korupsi 2002
• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2006 tentang perubahan atas PERPRES no. 36 tahu
• 2 Undang-Undang; Tentang Kewarganegaraan, Administrasi Kependudukan
• Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang nom
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar & Nomor 48 Tahun 2
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomo
• Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Daerah, Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal
• Peraturan Pokok – Pokok Bidang Pertanahan
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman & Undang-Undang Repu
• Pedoman Klausula Baku Dibidang Pariwisata
• Himpunan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Juli-November 2009
• Himpunan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Januari-Juni Tahun 2009
• Himpunan Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Pe
• Himpunan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia tahun 2008
• Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Industri. Buku II
• Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Industri. Buku I
• Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Industri Buku I
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dan Proses Penetapannya Se
• Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Departemen Dalam Negeri Tahun 2001
• Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Tahun 2000
• Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011 Jilid 2
• Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011 Jilid 1
• Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010
• 5 Undang-Undang
• 7 Undang-Undang Tahun 2008
• Himpunan Peraturan Kepegawaian Departemen Perdagangan; Jilid I
• Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
• Pengawasan Melekat Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi Nasional dan Disiplin Nasional; Inpres No. 2/1
• Pedoman Pengawasan Melekat
• Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009
• Mari Elka Pangestu Dalam Berita; Januari – Desember 2007
• Mari Elka Pangestu Dalam Berita 2008
• Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis
• Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap (PP. Nomor 47 Tahun 2005
• Petunjuk Teknis Praktik Kedokteran Tahun 2005
• Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2007
• Kedudukan Pegawai Negeri Sipil Beserta Penghasilan dan Pemberian Perawatannya
• Petunjuk Teknis Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kepegawaian
• Pemerintah Kota Surakarta; Himpunan Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009
• Pemerintah Kota Surakarta; Himpunan Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2009
• Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008
• Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Beserta Pedoman Pelaksanaan
• Peraturan Presiden Republik Indonesia: Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Kewenangan, Tat
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
• Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional 2003
• Pengaturan Kepegawaian Tahun 2007
• Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 1/P/2008
• Petunjuk Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
• Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan
• Tinjauan Perdagangan Indonesia: Prospek Ekonomi Dunia 2011 Menjanjikan
• Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 57/SK/2004
• Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 21/S
• Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam N
• Peraturan Perundang-Undangan Tenaga Kerja Republik Indonesia
• Indonesia dan Tantangan Ekonomi Global
• Pedoman Pendataan dan Pengolahan Tenaga Honorer & Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri
• Gerakan Disiplin Nasional
• Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Hakim, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Re
• Pedoman Tata Cara Penerimaan, Pengangkatan, Pemindahan, Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai Negeri S
• Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi
• Sikap kerja 5 S
• Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU. No. 21 tahun 2007)
• Pedoman Penyelesaian Masalah Cina di Indonesia: Buku 2
• Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Kep.01/MEN/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja De
• Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian
• Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Materil Daerah
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 200
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasi
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Pre
• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2006 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Pr
• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 200
• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden
• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Pr
• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Pr
• Demokratisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Prosiding Lokakarya Reformasi Hukum di Bidang Pengelolaan
• Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia
• Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Orga
• Himpunan Peraturan Hak Asasi Manusia
• Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
• Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
• Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
• Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
• Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
• Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
• Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
• Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
• Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
• Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
• Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
• Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
• Peraturan Menteri Keuangan nomor: 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
• Cetak Biru, Membangun Mahkamah Konstitusi
• Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
• Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
• Himpunan Peraturan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
• Kitab Undang-Undang Bidang Keuangan 1992-2004
• Pedoman Sistem Dan Prosedur Penatausahaan Dan Akuntansi, Pelaporan, Dan Pertanggungjawaban Keuangan
• Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PP No. 22 Tahun 2005) Dan Pengelolaan Keuangan Badan Laya
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
• Pilihan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 1995
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
• Himpunan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 2012
• Himpunan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 2013 Jilid 1
• Tindak Lanjut Keputusan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak tentang Pajak Penghasilan (PPh) 2003
• Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi
• Hukum Kepailitan
• Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perbendaharaan Negara
• Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Keuangan Negara; Rencana Kerja Pemerintah, Penyusunan Rencana Ke
• Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan da
• Keuangan Negara dan Badan Pemeriksa Keuangan
• Peraturan Pelaksanaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Tahun 2005
• Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden
• Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
• Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahu
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Beserta
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
• Tiga Undang-Undang 1999
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
• Undang-Undang Perpajakan 1984
• Himpunan Peraturan Pajak Penghasilan Tahun 2003
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No
• Himpunan Lengkap Peraturan Cukai 1997
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai
• Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pengampunan Pajak (KEPRES No. 26 Th. 1984) & Pembaharuan Perpajakan (
• PPN: Pajak Pertambahan Nilai
• Tindak Lanjut Keputusan Menteri Keuangan Dan Dirjen Pajak Tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 2003
• Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2003 Januari ’03 - Desember ‘03
• Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
• Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pengurusan Piutang Negara, Petunjuk Pelaksanaan Lelang
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
• Himpunan Lembaran Daerah Kota Surabaya
• Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014
• Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2013
• Bimbingan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Surabaya
• Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan tentang Minerba di Kawasan Hutan Lindung
• Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat
• Report on Export Development 2014
• Penerima Penghargaan Primaniyarta 2014: Menjadi Eksportir Kebanggan Bangsa
• Himpunan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur
• Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi
• Kompilasi Hukum Perdata Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan
• Kamus Hukum
• Pilihan Peraturan Keuangan Negara Tahun 2010
• Penuntun Praktis Membuat Pledoi
• Politik dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual
• Hukum Perjanjian: Teori Dan Analisa Kasus
• Dasar-Dasar Hukum Kehutanan. Edisi Revisi
• Arbitrase Komersial Internasional. Edisi Revisi
• Praktek-Praktek Peradilan Tata Usaha Negara Buku Kedua
• Fidusia, Penggadaian Diam-Diam dan Retensi Milik; Menurut Hukum yang Sekarang Dan yang Akan Datang
• Arbitrase Bank Dunia Tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia dan Jurisprudensi Indonesia Dalam Pe
• Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia
• Hukum Diplomatik; Teori dan Kasus
• Kamus Hukum
• Undang-Undang Tentang Paten Dan Merek Tahun 2001
• Merriam-Webster’s Dictionary of Law
• Bisnis Internasional
• Bisnis Internasional
• Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global
• Ketentuan Antidumping Subsidi dan Tindakan Pengamanan (Safeguard) Dalam GATT dan WTO
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.02/2008 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2009
• Hukum Tata Negara
• Hukum Investasi Asing Indonesia
• Katalog Undang-Undang Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 – 2007 Dengan Statu
• Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2011 Jilid XVII
• Himpunan Peraturan Menteri Pertanian 2013
• Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011: Buku IV
• Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2010 Jilid XVI
• Himpunan Peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi Jilid II
• Himpunan Peraturan di Bidang Sistem Resi Gudang Jilid II
• Himpunan Peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi Jilid I
• Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia
• Kamus Hukum
• Segi-Segi Hukum Pasar Modal
• Kompilasi Peraturan Kebijakan di Bidang Perdagangan Dalam Negeri: Buku 7
• Kompilasi Peraturan Kebijakan di Bidang Perdagangan Dalam Negeri: Buku 6
• Kompilasi Peraturan Kebijakan di Bidang Perdagangan Dalam Negeri: Buku 5
• Kompilasi Peraturan Kebijakan di Bidang Perdagangan Dalam Negeri: Buku 3
• Kompilasi Peraturan Kebijakan di Bidang Perdagangan Dalam Negeri: Buku 2
• Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
• Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Arsip Statis Kementerian Perdagangan
• Pedoman Pemusnahan Arsip Inaktif Kementerian Perdagangan
• Draft Jadwal Retensi Arsip Fasilitas Kepegawaian dan Keuangan Kementerian Perdagangan
• Bahasa Hukum Indonesia
• Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan Tahun 2007-2008
• Pendapat Ahli Dalam Pekara Pidana
• Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perbendaharaan Negara
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemer
• Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah dan Pinjaman Daerah
• Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Pemerintah Pusat dan Daerah)
• Himpunan Peraturan Menteri Perdagangan RI Tahun 2011 di Bidang Perdagangan Dalam Negeri
• Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Penataan Ruang Wilayah Nasional
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor: 8, 22, 37 & 38 tahun 2011
• Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya
• Pengantar ke Filsafat Hukum
• Peraturan Pembayaran Gaji, Uang Lembur, Uang Makan, Perjalanan Dinas, dan Pensiunan Tahun 2008
• Pedoman perlindungan, pengamanan dan penyelamatan arsip vital Kementerian Perdagangan
• Himpunan Putusan-putusan Pengadilan Niaga dalam Perkara Kepailitan
• Himpunan Putusan-putusan Pengadilan Niaga dalam Perkara Kepailitan
• Himpunan Putusan-putusan Pengadilan Niaga dalam Perkara Kepailitan
• Himpunan Putusan-putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Kepailitan
• Himpunan Putusan-putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Kepailitan
• Himpunan Putusan-putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Kepailitan
• Himpunan Putusan-putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Kepailitan
• Himpunan Putusan-putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Kepailitan
• Himpunan Putusan-putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Kepailitan
• Himpunan Putusan-putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Kepailitan
• Himpunan Putusan-putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Kepailitan
• Himpunan Putusan-putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Kepailitan
• Himpunan Putusan-putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Kepailitan
• Himpunan Putusan-putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Kepailitan
• Himpunan Putusan-putusan Pengadilan Niaga dalam Perkara Kepailitan
• Himpunan Putusan-putusan Pengadilan Niaga dalam Perkara Kepailitan
• Himpunan Putusan-putusan Pengadilan Niaga dalam Perkara Kepailitan
• Pengantar Hukum Indonesia
• Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan
• Aneka Hukum Bisnis
• Manajemen Perubahan; Edisi Ketiga
• Hukum Administrasi Negara
• Kebijakan Reformasi Hukum (Suatu Rekomendasi)
• Mediasi; Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat
• Mediasi; Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan
• Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi
• Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan
• Legal Opinion
• Lembaran Daerah dan Berita Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 dan 2011 & 2012
• Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012
• Himpunan Peraturan Daerah Sumatra Selatan Tahun 2011-2012
• Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia
• Penyidikan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif
• Hukum Koperasi Indonesia : Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha
• Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif
• Yurisprudensi Hukum Acara Perdata: Bagian 1
• Hukum Perburuhan
• Hukum Perizinan : Dalam Sektor Pelayanan Publik
• Pendidikan Keadvokatan
• KUHP Khusus
• Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
• Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
• Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak-anak
• Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan
• Kompensasi Bagi Pihak yang Menderita Kerugian Akibat Tindak Pidana Korupsi
• Peran Serta PPNS dan Lembaga Terkait Dalam Pemberantasan Pembalakan Liar
• Pengaruh Praktik Coutroom Television Terhadap Independensi Peradilan
• Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2014
• Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pembatasan Transaksi Tunai
• Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desain Industri
• Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 ten
• Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata (Small Claim Court)
• Hukum Penitensier Indonesia
• Resi Gudang; Sebagai Jaminan Kredit & Alat Perdagangan
• Hukum Acara Pengujian Undang-Undang
• Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana; Penegakan Hukum Dalam Penyimpangan Praktik Peradilan
• Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional
• Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia
• 7 Undang-undang
• Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008
• Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik
• Perdagangan dan Pembangunan; Tantangan, Peluang dan Kebijaksanaan Perdagangan Luar Negeri Indonesia
• Seri Hukum Perikatan: Penanggungan Utang Dan Perikatan Tanggung Menanggung
• Bahasa Hukum Indonesia
• Seri hukum bisnis: Lisensi
• Pasar Modal Di Indonesia; Pendekatan Tanya Jawab
• Aspek Hukum Internet Banking
• Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
• Hukum Penanaman Modal di Indonesia
• Antropologi Hukum Indonesia
• Ilmu Kedokteran Kehakiman; Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran
• Kamus Lengkap Perdagangan Internasional
• Reformasi Administrasi Publik
• Tajuk Subyek Bidang Hukum
• Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW
• Kleptokrasi: Persekongkolan Birokrat-Korporat Sebagai Pola White-Collar Crime di Indonesia
• Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja
• Hukum Agraria
• Peranan Mahkamah Agung Melalui Putusan-Putusan Hukum Perikatan
• Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-undang Berke
• Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia
• Pendapat Ahli Dalam Perkara Pidana
• Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat
• Instrumen Hukum Campuran (Gemeenschapelijkrecht) Dalam Konsolidasi Tanah
• Perbandingan HIR Dengan RBG Disertai Dengan Yurisprudensi MARI Dan Kompilasi Peraturan Hukum Acara P
• Peraturan Pemerintah RI no. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
• Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
• Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional
• Hukum Administrasi Negara
• Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia
• Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Istimewa, Gadai, & Hipotek
• Terminologi Hukum; Inggris - Indonesia
• Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Tanggungan
• Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial
• Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara
• Hukum Hak Kekayaan Intelektual
• Aspek Hukum Obligasi & Sukuk
• Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang
• Pengantar Kebijakan Fiskal
• Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyelenggara Otonomi Daerah
• Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah
• Kerugian Negara
• Himpunan Putusan-Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara HAKI
• Himpunan Putusan-Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara HAKI
• Himpunan Putusan-Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara HAKI
• Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010
• Hukum Acara Pidana Indonesia
• Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya
• Seri Hukum Harta Kekayaan: Kebendaan pada Umumnya
• Delik-Delik Tertentu (Spesial Delicten) Di Dalam KHUP
• Delik-Delik Khusus: Kejahatan Jabatan & Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi
• Federalisme Untuk Indonesia
• Jurnal Yudisial Menjaga Kehormatan, Keluhuran Martabat dan Perilaku Hakim
• Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia
• Akuntansi Lanjutan Edisi ke 8
• Illegal logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)
• Pokok-pokok Akuntansi Pemerintahan; Edisi 4
• Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional
• Pengakuan Hak Milik Atas Tanah Menurut Undang-Undang Pokok Agraria
• Perekonomian Indonesia Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Indonesia
• Hukum Perikatan Islam di Indonesia
• Money Laundering dan Kejahatan Perbankan
• Ekonomi Energi; Teori dan Praktik
• Shipping, Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut: Edisi Ketiga
• Isu-isu Tematik Pembangunan Sosial: Konsepsi dan Strategi
• Memasuki Pasar Internasional dengan ISO 9000 Sistem Manajemen Mutu
• Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi
• Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan. Kumpulan Karya Tulis
• Perdagangan dan Pembangunan
• Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis: Edisi Kedua
• Manajemen Kearsipan
• Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran
• Hukum Pertambangan di Indonesia
• Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
• Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
• Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pada Mahkamah Agung RI: Buku 3
• Tindak Lanjut Pedoman Tata Cara Hak Atas Tanah Tahun 2002
• Hukum Perlindungan Konsumen
• Hukum Kontrak Perancangan Kontrak
• Hukum Pidana
• Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum
• Hukum Dagang Internasional: Dalam Kerangka Studi Analitis
• Substansi Perjanjian GATT/WTO Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa: Sistem, Kelembagaan, Prosedur Imp
• Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah
• Ajaran Sifat Melawan-Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia
• Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus
• Hukum dagang
• Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Hukum Antar Tata Hukum
• Dasar Hukum Mengadili Kebijakan Publik
• Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di
• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional
• Hukum Persaingan Usaha di Indonesia
• Kartu Kredit; Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan
• Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI no I/MPR/2003
• Daftar Asosiasi yang Berada dibawah Binaan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Beserta Anggo
• Putusan Sidang Istimewa MPR RI Tahun 2001
• Ketetapan-Ketetapan MPR RI Tahun 1998
• Undang-Undang Otonomi Daerah Beserta Juklak
• The Law & Practice Of Arbitration
• Himpunan Undang-Undang Peradilan
• Hukum Acara Perdata
• Delik-Delik Khusus: Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bu
• Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan
• Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional
• Hukum Perusahaan Indonesia: Catatan Atas UU Perseroan Terbatas
• Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
• Merebut Hati Rakyat Melalui Nasionalisme, Demokrasi dan Pembangunan Ekonomi
• Undang-Undang Kepailitan di Indonesia
• Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)
• Lembaran Daerah dan Berita Daerah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 dan 2010
• Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI 1988
• Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan
• The Public Law of Government Contracts
• 5 Undang-Undang Bidang Peradilan
• Peraturan Pemerintah Tahun 2006 Tentang Pegawai Negeri Sipil
• Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP RI No. 23 TH. 2010)
• Pengantar Perbandingan Sistem Hukum
• Berita Daerah Istimewa D.I. Yogyakarta Tahun 2012
• Hukum Hak Tanggungan
• Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara
• Teori & Praktik Hukum Merek Indonesia
• Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan Peradilan Tata Usaha Negara
• Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Pemerintah Pusat dan Daerah)
• Reksa Dana dan Peran serta Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal
• Trans Boundaries Financial International Forum
• Himpunan Peraturan Perdagangan Luar Negeri
• Hukum Antidumping di Indonesia; Analisis dan Panduan Praktis
• Mahir Menulis Legal Memorandum
• Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia
• Mencari Sistem Hukum Benda Nasional
• Aspek Yuridis dalam Leasing
• Pemeriksaan Dari Segi Hukum atau Due Diligence
• Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
• Hukum Dagang Internasional; Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Hukum Nasional
• The Law & Practice of Arbitration
• Menyusun Kontrak Bisnis Internasional
• Waralaba
• Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia
• Pengaduan Masyarakat dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
• Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia
• Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana
• Hukum Acara Pidana
• Perbandingan Hukum Pidana
• Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)
• Lembaga Pidana Bersyarat
• Kapita Selekta; Hukum Pidana
• Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum
• KUHP dan KUHAP
• Teori-teori dan Kebijakan Pidana
• Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana; Ide Dasar Double Track System & Implementasinya
• Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia
• Kejahatan Mengenai Pemalsuan
• Kriminologi
• Hukum Perwakilan dan Kuasa; Suatu perbandingan Hukum Indonesia dan Hukum Belanda Saat Ini
• Peradilan Bebas & Contempt of Court
• Hukum Kontrak; Teori & teknik penyusunan kontrak
• Arbitrase dan mediasi di Indonesia
• Seri Hukum Bisnis: Kepailitan
• Letter of credit Tinjauan aspek hukum dan bisnis
• Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga
• Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek
• Letter of credit Dalam bisnis ekspor impor
• Prinsip-Prinsip Beracara Dalam Penegahan Hukum Paten Di Indonesia Di Haithan Dengan Trips - Wto
• Hukum Hak Cipta Edisi kedua – cetakan ke 3
• Hukum Laut Internasional Seri Monografi no. 2
• Hukum Internasional Horizon Baru Hukum Laut Internasional Konvensi Hukum Laut 1982
• Praktek-Praktek Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia Buku Pertama
• Arbitrase online (alternatif penyelesaian sengketa perdagangan secara elektronik)
• Sita eksekusi Praktek kejurusitaan pengadilan
• Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang Jilid 1
• Hukum Merek Indonesia
• Hukum Kepailitan Selayang pandang (himpunan makalah)
• Undang-undang arbitrase & penyelesaian sengketa alternatif law of arbitration & alternative dispute
• Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia
• Kontrak Dagang Ekspor
• Hukum Dagang Internasional
• Badan Hukum
• Arbitrase
• Hukum perusahaan Indonesia (Aspek hukum dalam ekonomi)
• Hukum laut nasional Himpunan peraturan perundang-undangan kemaritiman
• Hukum tentang merger (berdasarkan undang-undang nomor 40 tahun 2007)
• Konsepsi hukum Negara nusantara Pada konferensi hukum laut III
• Hak Tagih Factor Atas Piutang Dagang
• Panitera pengadilan Tugas, fungsi & tanggung jawab
• Letter of credit Dengan pembahasan khusus standby L/C dalam bisnis ekspor impor
• Akuntansi Leasing (Sewa Guna Usaha)
• Seri hukum bisnis: Daluwarsa
• Pengantar Metode Penelitian Hukum
• Penafsiran dan Konstruksi Hukum
• Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Persekutuan Perusahaan
• Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas
• Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata
• Tugas dan Wewenang Hakim Pemeriksaan/Pemutus Perkara, Pengawas Dan Kurator Pengurus
• Seri Hukum Bisnis: Efek sebagai benda
• Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah
• Praktek-praktek Peradilan tata usaha negara Buku ketiga
• Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik Dalam Sudut Pandang KUH Perdata
• Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)
• Hukum Acara Peradilan Agama (Edisi Baru)
• Memberantas Korupsi Bersama KPK( Komisi Pemberantasan Korupsi) - Edisi Kedua
• Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor II tahun 1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Neg
• Hukum Kepailitan
• Pro Bono Publico- Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum
• Himpunan Putusan-putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Kepailitan Jilid 20 tahun 2005
• Himpunan Putusan-putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Kepailitan Jilid 6 Mei s/d Agustus 2000
• Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan/Instruksi/Keputusan Ketua mahkamah agung R
• Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
• Himpunan Kebijakan Perdagangan Gula Antar Pulau
• Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Perdagangan Dalam Negeri 2004
• Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Perdagangan Dalam Negeri 2003
• Informasi Standar Teknis Penyelenggaraan wajib daftar perusahaan (WDP)
• Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perdagangan Dalam Negeri tahun 2009
• Kompendium Hukum
• Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan
• Teori dan Hukum Konstitusi
• Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional
• Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2004
• Tindak Pidana Korupsi –Edisi kedua
• Sejarah Hukum
• Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
• Metrologi Sebuah Pengantar
• Aspek Hukum Nama Domain di Internet
• Harmonisasi Dan Sinkronisasi Konsepsi Hukum Perlindungan Dan Informasi Pribadi – Menuju Hukum Yang A
• Kitab Himpunan Lengkap Ketetapan-Ketetapan MPRS/MPR
• Buletin : Info Komoditi Prioritas KOPI
• 3 Undang-undang Bidang Keuangan
• Standar Teknis Perizinan/Pendaftaran Pengadaan Distribusi Dan Pengawasan Bahan Berbahaya Dan Pupuk B
• Konvensi Stockholm Tentang Bahan Pencemaran Organik yang Persisten
• Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie, & Percampuran Hutang
• Ketentuan Dan Prosedur Pelaksaan Investasi di Sektor Perdagangan
• Repositioning Asia
• Info Komoditi Prioritas - KARET
• Peraturan Menteri Perindustrian- Tentang Standarisasi,Pembinaan dan Pengawasan Standar Nasional Bida
• Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN)
• Pokok-pokok Permasalahan Bangsa
• Pedoman Administrasi Umum- Departemen Perdagangan
• Tinjauan Perdagangan Indonesia
• Himpunan Peraturan Perdagangan Luar Negeri.
• Undang-undang Ketenagakerjaan 2003, UU No. 13 tahun 2003 beserta penjelasannya.
• Hukum Acara Persaingan Usaha
• Undang-undang RI No. 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 10 tahun 1995 ttg Kepabe
• Himpunan Lengkap Peraturan Kepabeanan 1997
• Enam Undang-undang
• Lisensi atau Waralaba Suatu Panduan Praktis
• Himpunan kaidah hukum putusan perkara dalam buku yurisprudensi mahkamah agung RI Tahun 1969-2004
• Seri Hukum Bisnis Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor-Impor & Imbal Beli)
• Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
• Mekanisme Leasing
• Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis
• Penafsiran dan Konstruksi Hukum
• Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih
• Seri Hukum Bisnis: Perseroan terbatas
• Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru, edisi revisi 2004
• Dasar-dasar Hukum Perumahan
• Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara
• Penyelesaian Perselelisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Diluar Pengadilan
• Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah
• Hak-hak Atas Tanah, Seri Hukum Harta Kekayaan
• Falsafah Hukum Suatu Pengantar
• Hak Menguji yang Dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia
• Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-commerce
• Jaminan Fidusia
• Aplikasi Metrologi Legal dalam Kehidupan Sehari-hari
• Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian
• Mekanisme Ekspor-Impor dengan Letter of Credit
• Pedoman Transaksi Ekspor & Impor
• Manajemen Pergudangan
• Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan di Indonesia
• Hukum Anti Monopoli
• Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia
• Analisa dan Perbandingan Undang-undang Antimonopoli Undang-undang Larangan Praktik Monopoli dan Pers
• Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli
• Perjanjian Lisesnsi Alih Teknologi dalam Pengembangan Teknologi Indonesia
• Pengantar Hukum Pajak
• Merajut Batam Masa Depan Menyongsong Status Free-Trade Zone
• Lisensi atau Waralaba Suatu Panduan Praktis
• Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar modal Indonesia
• Undang-undang Pajak Bumi, Bangunan dan Bea Materai 1985
• Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Edisi revisi
• Ekonomi Internasional, Edisi Kelima Jilid 2
• Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian
• Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional
• Hukum Perjanjian (Business Law S. B. Marsh and J. Soulsby)
• Hukum dan Penelitian Hukum
• Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips, Edisi pertama cetakan ke-1
• Aneka Perkara Indonesia di Luar Negeri
• Kompilasi Hukum Telematika
• Hukum dalam Ekonomi
• Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi
• Perkembangan Garis Politik dan Perundang-Undangan Pemerintah Daerah
• Hukum Ekonomi Internasional dalam Era Global
• Masalah lebar laut territorial pada konperensi-konperensi hukum laut djenewa (1958 dan 1960)
• Kompilasi konvensi internasional di bidang hukum laut
• Hukum Acara Pengujian Undang-Undang