JDIH Kemendag RI

Detil Buku:

Bahasa Hukum Indonesia

Subjek:

Judul:
Bahasa Hukum Indonesia

Pengarang:
Prof. H. Hilman Hadikusuma S.H.

Kode Panggil:
340.11(910) Had b

Resensi:
Setiap cabang ilmu pengetahuan memang memiliki ciri karakteristik masing-masing. Satu-satunya alat yang dipergunakan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan itu ialah bahasa. Hubungan antara bahasa dengan masing-masing cabang ilmu pengetahuan memang belum banyak dibicarakan orang. Terlebih hal-hal yang lebih mendasar, yaitu bahasa ilmu pengetahuan tersebut. Demikian pula halnya dengan bahasa hukum Indonesia ini.

Buku Terbaru

LISENSI ATAU WARALABA
LISENSI ATAU WARALABA
HUKUM ANTI MONOPOLI
MONEY LAUNDERING & KEJAHATAN PERBANKAN
PASAR MODAL SEBAGAI SARANA PEMBIAYAAN DAN INVESTASI
ASPEK HUKUM OBLIGASI & SUKUK
SERI HUKUM BISNIS PERSEROAN TERBATAS
Repositioning Asia From Bubble To Sustainable Economy
ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA DAN BERBAGAI PERMASALAHANNYA
HUKUM ANTAR TATA HUKUM
EKONOMI ENERGI Teori dan Praktik
Demoktratisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam
Mahir Menulis Legal Memorandum
Efektivitas Pembentukan Komisi Informasi Di Daerah Berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Hukum
ASPEK HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK Perikatan, Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa
Kedudukan Yayasan Di Indonesia
Kompendium Hukum Bidang Pers Dan Media
Produk Pornografi Untuk Tujuan Dan Kepentingan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan
Perlindungan Konsumen Dalam Transasksi Elektronik
Analisis Dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Partisipasi Publik Dalam Proses Pengembalian Kebijakan Publik
Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional
KATA PENGANTAR PROF. Dr. H.R.Sri. Soemantri Martosoewignjo,S.H DASAR-DASAR POLITIK HUKUM
Pokok-Pokok Sosiologi Hukum
Cyberspace Problematika&Antisipasi Pengaturannya
Kekuasaan Pengadilan Tinggi Dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Dalam Tingkat Banding
HUKUM PERIZINAN Dalam Sektor Pelayanan Publik
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi
PERKEMBANGAN & KONSOLIDASI LEMBAGA NEGARA PASCA REFORMASI
KONSTITUSI&KONSTITUSIONALISME INDONESIA
Terminologi Hukum (Inggris - Indonesia)
KAMUS HUKUM
Law Dictionary (Second Edition)
Kamus Lengkap Bahasa Indonesia
Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Terbaru)
Kamus Lengkap Ekonomi Edisi Kedua
himpunan ketentuan peraturan menteri perdagangan
Himpunan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan Tahun 2008
Perihal Undang-Undang
Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi
Hukum Asuransi Maritim. Protection & Indemnity (P&I) Insurance
Kompendium Hukum; Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah
Panitera Pengadilan. Tugas, Fungsi & Tanggung Jawab
Pedoman Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua
Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara
Pemberantasan Korupsi; Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Edisi Revisi: 2007
Memberantas Korupsi Bersama KPK( Komisi Pemberantasan Korupsi)
Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Hukum Kebendaan
Pokok-Pokok Sosiologi Hukum
Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia
Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara
Hukum Diplomatik, Dalam Kerangka Studi Analisis
Permintaan Hubungan Dagang (Inquiry)
Ilmu Perundang-undangan (2) Proses dan Teknik Pembentukannya
Ilmu Perundang-undangan (1) Jenis, Fungsi dan Materi Muatan
Judicial Review: Perda Pajak dan Retribusi Daerah
Direktori Organisasi Internasional Non-Pemerintah di Indonesia Tahun 2013
Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi; Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah K
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Sorotan
Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang
Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Introduction to The Indonesian Administrative Law
Judicial Review di Mahkamah Agung. Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan
Antologi Tulisan Ilmu Hukum: Jilid 7
Penelitian Hukum
Metodologi Penelitian Hukum
Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pertambangan Mineral dan Batubara
Politik Kelautan
Transportasi di Perairan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008
Hukum Pengangkutan Niaga
Transportasi Bahan dan/atau Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara Berdasarkan UURI No. 1 Tahun 2009
Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya
Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia
Hukum Lingkungan
Perundangan tentang Lingkungan Hidup
Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah; Dalam Konteks UUPA – UUPR - UUPLH
Hukum Rumah Susun & Apartemen
Hukum Bangunan Gedung di Indonesia
Sertifikat Hak Atas Tanah
Green constitution; Nuansa Hijau Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan
Hukum Tata Lingkungan. Edisi VII – Cetakan kedua puluh
Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar
Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia
Instrumen Hukum Campuran [ gemeenschapelijkrecht] Dalam Konsolidasi Tanah
Peraturan Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Penemuan Hukum
Filsafat Hukum
Praktek-Praktek Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia Buku Kedua
Hukum Ekonomi Syariah
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Edisi Revisi
Pornografi & Pornoaksi, Ditinjau Dari Hukum Islam: Edisi Revisi
Quo Vadis; Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi
255 Asas dan Prinsip Hukum Serta Penyelenggaraan Negara. Edisi Ketiga 2010
Penyelesaian Kerugian Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi Publik: Permasalahan dan Penyelesai
Sanksi Dagang Unilateral di Bawah Sistem Hukum WTO
Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
Pilihan Peraturan di Bidang Pertanahan 2008
Peraturan Tindak Lanjut Perpajakan Januari ’08-Juni ‘08
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indus
Undang-undang Kepolisian, Pertahanan Negara dan Tindak Pidana Korupsi 2002
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2006 tentang perubahan atas PERPRES no. 36 tahu
2 Undang-Undang; Tentang Kewarganegaraan, Administrasi Kependudukan
Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang nom
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar & Nomor 48 Tahun 2
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomo
Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Daerah, Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal
Peraturan Pokok – Pokok Bidang Pertanahan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman & Undang-Undang Repu
Pedoman Klausula Baku Dibidang Pariwisata
Himpunan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Juli-November 2009
Himpunan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Januari-Juni Tahun 2009
Himpunan Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Pe
Himpunan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia tahun 2008
Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Industri. Buku II
Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Industri. Buku I
Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Industri Buku I
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dan Proses Penetapannya Se
Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Departemen Dalam Negeri Tahun 2001
Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Tahun 2000
Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011 Jilid 2
Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011 Jilid 1
Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010
5 Undang-Undang
7 Undang-Undang Tahun 2008
Himpunan Peraturan Kepegawaian Departemen Perdagangan; Jilid I
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Pengawasan Melekat Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi Nasional dan Disiplin Nasional; Inpres No. 2/1
Pedoman Pengawasan Melekat
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009
Mari Elka Pangestu Dalam Berita; Januari – Desember 2007
Mari Elka Pangestu Dalam Berita 2008
Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis
Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap (PP. Nomor 47 Tahun 2005
Petunjuk Teknis Praktik Kedokteran Tahun 2005
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2007
Kedudukan Pegawai Negeri Sipil Beserta Penghasilan dan Pemberian Perawatannya
Petunjuk Teknis Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kepegawaian
Pemerintah Kota Surakarta; Himpunan Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009
Pemerintah Kota Surakarta; Himpunan Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2009
Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008
Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Beserta Pedoman Pelaksanaan
Peraturan Presiden Republik Indonesia: Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Kewenangan, Tat
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional 2003
Pengaturan Kepegawaian Tahun 2007
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 1/P/2008
Petunjuk Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan
Tinjauan Perdagangan Indonesia: Prospek Ekonomi Dunia 2011 Menjanjikan
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 57/SK/2004
Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 21/S
Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam N
Peraturan Perundang-Undangan Tenaga Kerja Republik Indonesia
Indonesia dan Tantangan Ekonomi Global
Pedoman Pendataan dan Pengolahan Tenaga Honorer & Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri
Gerakan Disiplin Nasional
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Hakim, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Re
Pedoman Tata Cara Penerimaan, Pengangkatan, Pemindahan, Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai Negeri S
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi
Sikap kerja 5 S
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU. No. 21 tahun 2007)
Pedoman Penyelesaian Masalah Cina di Indonesia: Buku 2
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Kep.01/MEN/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja De
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Materil Daerah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 200
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasi
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Pre
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2006 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Pr
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 200
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Pr
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Pr
Demokratisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Prosiding Lokakarya Reformasi Hukum di Bidang Pengelolaan
Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia
Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Orga
Himpunan Peraturan Hak Asasi Manusia
Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Peraturan Menteri Keuangan nomor: 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
Cetak Biru, Membangun Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Himpunan Peraturan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Kitab Undang-Undang Bidang Keuangan 1992-2004
Pedoman Sistem Dan Prosedur Penatausahaan Dan Akuntansi, Pelaporan, Dan Pertanggungjawaban Keuangan
Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PP No. 22 Tahun 2005) Dan Pengelolaan Keuangan Badan Laya
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Pilihan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 1995
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Himpunan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 2012
Himpunan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 2013 Jilid 1
Tindak Lanjut Keputusan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak tentang Pajak Penghasilan (PPh) 2003
Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi
Hukum Kepailitan
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perbendaharaan Negara
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Keuangan Negara; Rencana Kerja Pemerintah, Penyusunan Rencana Ke
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan da
Keuangan Negara dan Badan Pemeriksa Keuangan
Peraturan Pelaksanaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Tahun 2005
Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden
Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahu
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Beserta
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tiga Undang-Undang 1999
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Undang-Undang Perpajakan 1984
Himpunan Peraturan Pajak Penghasilan Tahun 2003
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No
Himpunan Lengkap Peraturan Cukai 1997
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pengampunan Pajak (KEPRES No. 26 Th. 1984) & Pembaharuan Perpajakan (
PPN: Pajak Pertambahan Nilai
Tindak Lanjut Keputusan Menteri Keuangan Dan Dirjen Pajak Tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 2003
Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2003 Januari ’03 - Desember ‘03
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pengurusan Piutang Negara, Petunjuk Pelaksanaan Lelang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
Himpunan Lembaran Daerah Kota Surabaya
Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014
Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2013
Bimbingan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Surabaya
Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan tentang Minerba di Kawasan Hutan Lindung
Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat
Report on Export Development 2014
Penerima Penghargaan Primaniyarta 2014: Menjadi Eksportir Kebanggan Bangsa
Himpunan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi
Kompilasi Hukum Perdata Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan
Kamus Hukum
Pilihan Peraturan Keuangan Negara Tahun 2010
Penuntun Praktis Membuat Pledoi
Politik dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual
Hukum Perjanjian: Teori Dan Analisa Kasus
Dasar-Dasar Hukum Kehutanan. Edisi Revisi
Arbitrase Komersial Internasional. Edisi Revisi
Praktek-Praktek Peradilan Tata Usaha Negara Buku Kedua
Fidusia, Penggadaian Diam-Diam dan Retensi Milik; Menurut Hukum yang Sekarang Dan yang Akan Datang
Arbitrase Bank Dunia Tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia dan Jurisprudensi Indonesia Dalam Pe
Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia
Hukum Diplomatik; Teori dan Kasus
Kamus Hukum
Undang-Undang Tentang Paten Dan Merek Tahun 2001
Merriam-Webster’s Dictionary of Law
Bisnis Internasional
Bisnis Internasional
Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global
Ketentuan Antidumping Subsidi dan Tindakan Pengamanan (Safeguard) Dalam GATT dan WTO
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.02/2008 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2009
Hukum Tata Negara
Hukum Investasi Asing Indonesia
Katalog Undang-Undang Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 – 2007 Dengan Statu
Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2011 Jilid XVII
Himpunan Peraturan Menteri Pertanian 2013
Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011: Buku IV
Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2010 Jilid XVI
Himpunan Peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi Jilid II
Himpunan Peraturan di Bidang Sistem Resi Gudang Jilid II
Himpunan Peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi Jilid I
Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia
Kamus Hukum
Segi-Segi Hukum Pasar Modal
Kompilasi Peraturan Kebijakan di Bidang Perdagangan Dalam Negeri: Buku 7
Kompilasi Peraturan Kebijakan di Bidang Perdagangan Dalam Negeri: Buku 6
Kompilasi Peraturan Kebijakan di Bidang Perdagangan Dalam Negeri: Buku 5
Kompilasi Peraturan Kebijakan di Bidang Perdagangan Dalam Negeri: Buku 3
Kompilasi Peraturan Kebijakan di Bidang Perdagangan Dalam Negeri: Buku 2
Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Arsip Statis Kementerian Perdagangan
Pedoman Pemusnahan Arsip Inaktif Kementerian Perdagangan
Draft Jadwal Retensi Arsip Fasilitas Kepegawaian dan Keuangan Kementerian Perdagangan
Bahasa Hukum Indonesia
Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan Tahun 2007-2008
Pendapat Ahli Dalam Pekara Pidana
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perbendaharaan Negara
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemer
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah dan Pinjaman Daerah
Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Pemerintah Pusat dan Daerah)
Himpunan Peraturan Menteri Perdagangan RI Tahun 2011 di Bidang Perdagangan Dalam Negeri
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Penataan Ruang Wilayah Nasional
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor: 8, 22, 37 & 38 tahun 2011
Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya
Pengantar ke Filsafat Hukum
Peraturan Pembayaran Gaji, Uang Lembur, Uang Makan, Perjalanan Dinas, dan Pensiunan Tahun 2008
Pedoman perlindungan, pengamanan dan penyelamatan arsip vital Kementerian Perdagangan
Himpunan Putusan-putusan Pengadilan Niaga dalam Perkara Kepailitan
Himpunan Putusan-putusan Pengadilan Niaga dalam Perkara Kepailitan
Himpunan Putusan-putusan Pengadilan Niaga dalam Perkara Kepailitan
Himpunan Putusan-putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Kepailitan
Himpunan Putusan-putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Kepailitan
Himpunan Putusan-putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Kepailitan
Himpunan Putusan-putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Kepailitan
Himpunan Putusan-putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Kepailitan
Himpunan Putusan-putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Kepailitan
Himpunan Putusan-putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Kepailitan
Himpunan Putusan-putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Kepailitan
Himpunan Putusan-putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Kepailitan
Himpunan Putusan-putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Kepailitan
Himpunan Putusan-putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Kepailitan
Himpunan Putusan-putusan Pengadilan Niaga dalam Perkara Kepailitan
Himpunan Putusan-putusan Pengadilan Niaga dalam Perkara Kepailitan
Himpunan Putusan-putusan Pengadilan Niaga dalam Perkara Kepailitan
Pengantar Hukum Indonesia
Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan
Aneka Hukum Bisnis
Manajemen Perubahan; Edisi Ketiga
Hukum Administrasi Negara
Kebijakan Reformasi Hukum (Suatu Rekomendasi)
Mediasi; Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat
Mediasi; Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan
Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi
Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan
Legal Opinion
Lembaran Daerah dan Berita Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 dan 2011 & 2012
Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012
Himpunan Peraturan Daerah Sumatra Selatan Tahun 2011-2012
Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia
Penyidikan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif
Hukum Koperasi Indonesia : Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha
Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif
Yurisprudensi Hukum Acara Perdata: Bagian 1
Hukum Perburuhan
Hukum Perizinan : Dalam Sektor Pelayanan Publik
Pendidikan Keadvokatan
KUHP Khusus
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak-anak
Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan
Kompensasi Bagi Pihak yang Menderita Kerugian Akibat Tindak Pidana Korupsi
Peran Serta PPNS dan Lembaga Terkait Dalam Pemberantasan Pembalakan Liar
Pengaruh Praktik Coutroom Television Terhadap Independensi Peradilan
Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2014
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pembatasan Transaksi Tunai
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desain Industri
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 ten
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata (Small Claim Court)
Hukum Penitensier Indonesia
Resi Gudang; Sebagai Jaminan Kredit & Alat Perdagangan
Hukum Acara Pengujian Undang-Undang
Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana; Penegakan Hukum Dalam Penyimpangan Praktik Peradilan
Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional
Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia
7 Undang-undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008
Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik
Perdagangan dan Pembangunan; Tantangan, Peluang dan Kebijaksanaan Perdagangan Luar Negeri Indonesia
Seri Hukum Perikatan: Penanggungan Utang Dan Perikatan Tanggung Menanggung
Bahasa Hukum Indonesia
Seri hukum bisnis: Lisensi
Pasar Modal Di Indonesia; Pendekatan Tanya Jawab
Aspek Hukum Internet Banking
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Hukum Penanaman Modal di Indonesia
Antropologi Hukum Indonesia
Ilmu Kedokteran Kehakiman; Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran
Kamus Lengkap Perdagangan Internasional
Reformasi Administrasi Publik
Tajuk Subyek Bidang Hukum
Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW
Kleptokrasi: Persekongkolan Birokrat-Korporat Sebagai Pola White-Collar Crime di Indonesia
Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja
Hukum Agraria
Peranan Mahkamah Agung Melalui Putusan-Putusan Hukum Perikatan
Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-undang Berke
Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia
Pendapat Ahli Dalam Perkara Pidana
Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat
Instrumen Hukum Campuran (Gemeenschapelijkrecht) Dalam Konsolidasi Tanah
Perbandingan HIR Dengan RBG Disertai Dengan Yurisprudensi MARI Dan Kompilasi Peraturan Hukum Acara P
Peraturan Pemerintah RI no. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional
Hukum Administrasi Negara
Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia
Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Istimewa, Gadai, & Hipotek
Terminologi Hukum; Inggris - Indonesia
Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Tanggungan
Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial
Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara
Hukum Hak Kekayaan Intelektual
Aspek Hukum Obligasi & Sukuk
Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang
Pengantar Kebijakan Fiskal
Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyelenggara Otonomi Daerah
Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah
Kerugian Negara
Himpunan Putusan-Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara HAKI
Himpunan Putusan-Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara HAKI
Himpunan Putusan-Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara HAKI
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010
Hukum Acara Pidana Indonesia
Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya
Seri Hukum Harta Kekayaan: Kebendaan pada Umumnya
Delik-Delik Tertentu (Spesial Delicten) Di Dalam KHUP
Delik-Delik Khusus: Kejahatan Jabatan & Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi
Federalisme Untuk Indonesia
Jurnal Yudisial Menjaga Kehormatan, Keluhuran Martabat dan Perilaku Hakim
Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia
Akuntansi Lanjutan Edisi ke 8
Illegal logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)
Pokok-pokok Akuntansi Pemerintahan; Edisi 4
Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional
Pengakuan Hak Milik Atas Tanah Menurut Undang-Undang Pokok Agraria
Perekonomian Indonesia Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Indonesia
Hukum Perikatan Islam di Indonesia
Money Laundering dan Kejahatan Perbankan
Ekonomi Energi; Teori dan Praktik
Shipping, Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut: Edisi Ketiga
Isu-isu Tematik Pembangunan Sosial: Konsepsi dan Strategi
Memasuki Pasar Internasional dengan ISO 9000 Sistem Manajemen Mutu
Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi
Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan. Kumpulan Karya Tulis
Perdagangan dan Pembangunan
Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis: Edisi Kedua
Manajemen Kearsipan
Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran
Hukum Pertambangan di Indonesia
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pada Mahkamah Agung RI: Buku 3
Tindak Lanjut Pedoman Tata Cara Hak Atas Tanah Tahun 2002
Hukum Perlindungan Konsumen
Hukum Kontrak Perancangan Kontrak
Hukum Pidana
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum
Hukum Dagang Internasional: Dalam Kerangka Studi Analitis
Substansi Perjanjian GATT/WTO Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa: Sistem, Kelembagaan, Prosedur Imp
Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah
Ajaran Sifat Melawan-Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia
Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus
Hukum dagang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Hukum Antar Tata Hukum
Dasar Hukum Mengadili Kebijakan Publik
Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional
Hukum Persaingan Usaha di Indonesia
Kartu Kredit; Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI no I/MPR/2003
Daftar Asosiasi yang Berada dibawah Binaan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Beserta Anggo
Putusan Sidang Istimewa MPR RI Tahun 2001
Ketetapan-Ketetapan MPR RI Tahun 1998
Undang-Undang Otonomi Daerah Beserta Juklak
The Law & Practice Of Arbitration
Himpunan Undang-Undang Peradilan
Hukum Acara Perdata
Delik-Delik Khusus: Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bu
Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan
Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional
Hukum Perusahaan Indonesia: Catatan Atas UU Perseroan Terbatas
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
Merebut Hati Rakyat Melalui Nasionalisme, Demokrasi dan Pembangunan Ekonomi
Undang-Undang Kepailitan di Indonesia
Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)
Lembaran Daerah dan Berita Daerah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 dan 2010
Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI 1988
Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan
The Public Law of Government Contracts
5 Undang-Undang Bidang Peradilan
Peraturan Pemerintah Tahun 2006 Tentang Pegawai Negeri Sipil
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP RI No. 23 TH. 2010)
Pengantar Perbandingan Sistem Hukum
Berita Daerah Istimewa D.I. Yogyakarta Tahun 2012
Hukum Hak Tanggungan
Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara
Teori & Praktik Hukum Merek Indonesia
Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan Peradilan Tata Usaha Negara
Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Pemerintah Pusat dan Daerah)
Reksa Dana dan Peran serta Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal
Trans Boundaries Financial International Forum
Himpunan Peraturan Perdagangan Luar Negeri
Hukum Antidumping di Indonesia; Analisis dan Panduan Praktis
Mahir Menulis Legal Memorandum
Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia
Mencari Sistem Hukum Benda Nasional
Aspek Yuridis dalam Leasing
Pemeriksaan Dari Segi Hukum atau Due Diligence
Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Dagang Internasional; Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Hukum Nasional
The Law & Practice of Arbitration
Menyusun Kontrak Bisnis Internasional
Waralaba
Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia
Pengaduan Masyarakat dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia
Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana
Hukum Acara Pidana
Perbandingan Hukum Pidana
Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)
Lembaga Pidana Bersyarat
Kapita Selekta; Hukum Pidana
Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum
KUHP dan KUHAP
Teori-teori dan Kebijakan Pidana
Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana; Ide Dasar Double Track System & Implementasinya
Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia
Kejahatan Mengenai Pemalsuan
Kriminologi
Hukum Perwakilan dan Kuasa; Suatu perbandingan Hukum Indonesia dan Hukum Belanda Saat Ini
Peradilan Bebas & Contempt of Court
Hukum Kontrak; Teori & teknik penyusunan kontrak
Arbitrase dan mediasi di Indonesia
Seri Hukum Bisnis: Kepailitan
Letter of credit Tinjauan aspek hukum dan bisnis
Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga
Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek
Letter of credit Dalam bisnis ekspor impor
Prinsip-Prinsip Beracara Dalam Penegahan Hukum Paten Di Indonesia Di Haithan Dengan Trips - Wto
Hukum Hak Cipta Edisi kedua – cetakan ke 3
Hukum Laut Internasional Seri Monografi no. 2
Hukum Internasional Horizon Baru Hukum Laut Internasional Konvensi Hukum Laut 1982
Praktek-Praktek Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia Buku Pertama
Arbitrase online (alternatif penyelesaian sengketa perdagangan secara elektronik)
Sita eksekusi Praktek kejurusitaan pengadilan
Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang Jilid 1
Hukum Merek Indonesia
Hukum Kepailitan Selayang pandang (himpunan makalah)
Undang-undang arbitrase & penyelesaian sengketa alternatif law of arbitration & alternative dispute
Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia
Kontrak Dagang Ekspor
Hukum Dagang Internasional
Badan Hukum
Arbitrase
Hukum perusahaan Indonesia (Aspek hukum dalam ekonomi)
Hukum laut nasional Himpunan peraturan perundang-undangan kemaritiman
Hukum tentang merger (berdasarkan undang-undang nomor 40 tahun 2007)
Konsepsi hukum Negara nusantara Pada konferensi hukum laut III
Hak Tagih Factor Atas Piutang Dagang
Panitera pengadilan Tugas, fungsi & tanggung jawab
Letter of credit Dengan pembahasan khusus standby L/C dalam bisnis ekspor impor
Akuntansi Leasing (Sewa Guna Usaha)
Seri hukum bisnis: Daluwarsa
Pengantar Metode Penelitian Hukum
Penafsiran dan Konstruksi Hukum
Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Persekutuan Perusahaan
Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas
Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata
Tugas dan Wewenang Hakim Pemeriksaan/Pemutus Perkara, Pengawas Dan Kurator Pengurus
Seri Hukum Bisnis: Efek sebagai benda
Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah
Praktek-praktek Peradilan tata usaha negara Buku ketiga
Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik Dalam Sudut Pandang KUH Perdata
Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)
Hukum Acara Peradilan Agama (Edisi Baru)
Memberantas Korupsi Bersama KPK( Komisi Pemberantasan Korupsi) - Edisi Kedua
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor II tahun 1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Neg
Hukum Kepailitan
Pro Bono Publico- Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum
Himpunan Putusan-putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Kepailitan Jilid 20 tahun 2005
Himpunan Putusan-putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Kepailitan Jilid 6 Mei s/d Agustus 2000
Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan/Instruksi/Keputusan Ketua mahkamah agung R
Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
Himpunan Kebijakan Perdagangan Gula Antar Pulau
Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Perdagangan Dalam Negeri 2004
Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Perdagangan Dalam Negeri 2003
Informasi Standar Teknis Penyelenggaraan wajib daftar perusahaan (WDP)
Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perdagangan Dalam Negeri tahun 2009
Kompendium Hukum
Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan
Teori dan Hukum Konstitusi
Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional
Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2004
Tindak Pidana Korupsi –Edisi kedua
Sejarah Hukum
Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
Metrologi Sebuah Pengantar
Aspek Hukum Nama Domain di Internet
Harmonisasi Dan Sinkronisasi Konsepsi Hukum Perlindungan Dan Informasi Pribadi – Menuju Hukum Yang A
Kitab Himpunan Lengkap Ketetapan-Ketetapan MPRS/MPR
Buletin : Info Komoditi Prioritas KOPI
3 Undang-undang Bidang Keuangan
Standar Teknis Perizinan/Pendaftaran Pengadaan Distribusi Dan Pengawasan Bahan Berbahaya Dan Pupuk B
Konvensi Stockholm Tentang Bahan Pencemaran Organik yang Persisten
Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie, & Percampuran Hutang
Ketentuan Dan Prosedur Pelaksaan Investasi di Sektor Perdagangan
Repositioning Asia
Info Komoditi Prioritas - KARET
Peraturan Menteri Perindustrian- Tentang Standarisasi,Pembinaan dan Pengawasan Standar Nasional Bida
Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN)
Pokok-pokok Permasalahan Bangsa
Pedoman Administrasi Umum- Departemen Perdagangan
Tinjauan Perdagangan Indonesia
Himpunan Peraturan Perdagangan Luar Negeri.
Undang-undang Ketenagakerjaan 2003, UU No. 13 tahun 2003 beserta penjelasannya.
Hukum Acara Persaingan Usaha
Undang-undang RI No. 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 10 tahun 1995 ttg Kepabe
Himpunan Lengkap Peraturan Kepabeanan 1997
Enam Undang-undang
Lisensi atau Waralaba Suatu Panduan Praktis
Himpunan kaidah hukum putusan perkara dalam buku yurisprudensi mahkamah agung RI Tahun 1969-2004
Seri Hukum Bisnis Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor-Impor & Imbal Beli)
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Mekanisme Leasing
Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis
Penafsiran dan Konstruksi Hukum
Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih
Seri Hukum Bisnis: Perseroan terbatas
Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru, edisi revisi 2004
Dasar-dasar Hukum Perumahan
Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara
Penyelesaian Perselelisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Diluar Pengadilan
Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah
Hak-hak Atas Tanah, Seri Hukum Harta Kekayaan
Falsafah Hukum Suatu Pengantar
Hak Menguji yang Dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia
Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-commerce
Jaminan Fidusia
Aplikasi Metrologi Legal dalam Kehidupan Sehari-hari
Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian
Mekanisme Ekspor-Impor dengan Letter of Credit
Pedoman Transaksi Ekspor & Impor
Manajemen Pergudangan
Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan di Indonesia
Hukum Anti Monopoli
Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia
Analisa dan Perbandingan Undang-undang Antimonopoli Undang-undang Larangan Praktik Monopoli dan Pers
Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli
Perjanjian Lisesnsi Alih Teknologi dalam Pengembangan Teknologi Indonesia
Pengantar Hukum Pajak
Merajut Batam Masa Depan Menyongsong Status Free-Trade Zone
Lisensi atau Waralaba Suatu Panduan Praktis
Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar modal Indonesia
Undang-undang Pajak Bumi, Bangunan dan Bea Materai 1985
Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Edisi revisi
Ekonomi Internasional, Edisi Kelima Jilid 2
Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian
Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional
Hukum Perjanjian (Business Law S. B. Marsh and J. Soulsby)
Hukum dan Penelitian Hukum
Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips, Edisi pertama cetakan ke-1
Aneka Perkara Indonesia di Luar Negeri
Kompilasi Hukum Telematika
Hukum dalam Ekonomi
Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi
Perkembangan Garis Politik dan Perundang-Undangan Pemerintah Daerah
Hukum Ekonomi Internasional dalam Era Global
Masalah lebar laut territorial pada konperensi-konperensi hukum laut djenewa (1958 dan 1960)
Kompilasi konvensi internasional di bidang hukum laut
Hukum Acara Pengujian Undang-Undang